GERAKAN PRAMUKA IAIN BENGKULU

GUGUS DEPAN 01.001 RACANA RAJOLELO - 01.002 RACANA FATMAWATI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU Sekretariat: Sanggar Pramuka Jl.Raden Fatah Pagar Dewa Telp: 0736 51172

Rajolelo and Fatmawati at glance

Gerakan Pramuka yang berpangkalan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu diberi nama Gugus Depan Rajolelo (Putera) dan Fatmawati (Puteri), yang merupakan pahlawan Bengkulu, dengan nama-nama Pahlawan Bengkulu tersebut diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta kepada para pahlawan dan mengkobarkan semangat anggota Gerakan Pramuka IAIN Bengkulu agar menjadi yang terbaik, demi memajukan Gerakan Pramuka dan demi mengharumkan nama baik kampus.

Senin, 01 Februari 2010

SANDI AMBALAN/ RACANA

KEHORMATAN ITU SUCI

JAGA DIRI KARENA HARGA DIRI

BERBUDI LUHUR MENOLONG SESAMA

TAK KURANG AMAL KARENA KESUKARAN


SABDA PANDITA RATU

SATU KATA DALAM KEBENARAN

BERKETAPAN HATI SETIAP LANGKAH

PANTANG MENJILAT DAN MENYERAH


WIRA ADHI TARUNA

KSATRIA YANG SOPAN DAN PERWIRA

TAK KENAL STRATA DAN KASTA

MEMAPAH BAGI DUKA TANPA PAMRIH


BERSIAP UNTUK HIDUP DAN MATI DENGAN BAHAGIA

ITULAH KEHENDAK

DAN CITA CITA AMBALAN/ RACANA KITA

SEMOGA TUHAN MERACHMATINYA.

Adat Ambalan Gugus Depan SMA Negeri Ciawigebang

Adat Ambalan di setiap Gugus Depan pastilah berbeda-beda. Berikut ini adalah contoh Adat Ambalan yang diambil dari Gugus Depan SMA Negeri Ciawigebang .

Adat Ambalan adalah suatu kegiatan yang telah menjadi kebiasaan di ambalan tersebut dan yang membuat berbeda dengan ambalan-ambalan lain tetapi masih mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Petunjuk Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan. Adat Ambalan dipelihara, dilestarikan, dan dirubah jika dalam keadaan diperlukan dan mendesak oleh Juru Adat Ambalan melalui Musyawarah Ambalan.

· Selama menjadi Tamu Penegak / Tamu Ambalan peserta didik mempunyai kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan Pangeran Arya Santang dan Dyah Pitaloka, seperti :

1. Pakaian Seragam Pramuka tamu Ambalan adalah Seragam Pramuka tanpa tanda pengenal lainnya, memakai kaos kaki hitam dan sepatu berwarna hitam serta memakai sabuk hitam.
2. Tamu Ambalan diwajibkan memakai pita warna merah di pergelangan tangan / jari dimaksudkan untuk membedakan dengan pramuka biasa ( Lain Ambalan/ bukan anggota Ambalan ), Tamu Ambalan dan anggota Ambalan
3. Berpakaian Rapi setiap mengikuti Latihan Mingguan
4. Tamu Ambalan mampu menegakkan kedisiplinan dan wajib mentaati adat ambalan
5. Wajib Berbahasa Indonesia yang baik dan benar dalam setiap pertemuan latihan mingguan dalam setiap akhir bulan dalam pertemuan Latihan Mingguan Tamu Ambalan wajib berbahasa Sunda yang halus
6. Setiap sangga beranggotakan 10 orang Tamu Ambalan
7. Untuk Membentuk Solidaritas/ Kebersamaan antar sesama anggota sangga diberlakukan sistem sanksi berantai. Jika salah satu Anggota Sangga tidak hadir dalam pertemuan Latihan Mingguan Maka Anggota Sangga Lainnya dengan penuh kesadaran melaksanakan sangsi yang telah disepakati yaitu sanksi 1 Seri ( Yang berlaku saat itu adalah 30 Push Up all body untuk putra dan half body untuk putri, 30 Squat Jump untuk putra 30 Up and Down untuk putri dan 30 Sit Up ). Dalam perkembangannya sanksi ini berubah dari waktu ke waktu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jika dua orang tidak hadir maka sanksi di kali 2 dan seterusnya.

· Pada latihan Lapangan tahap I yang ditempatkan dalam satu lokasi yang memiliki alam yang penuh tantangan, CTB mulai berangkat dari Sekolah dengan cara berjalan kaki ataupun kalau beruntung menumpang truk pasir. Istilah ini dulu dikenal dengan Bajing Luncat. Pada saat saat seperti itu terasa benar rasa kebersamaan ( Solidaritas ) antar sesama anggota CTB dengan Anggota DKA baik kelas XI atupun XII dan Juga Alumnus. Tidak ada salah satu diantara mereka yang dengan sengaja naik kendaraan pribadi ataupun naik kendaraan umum, Semangat KORSA ( Koordinasi Kebersamaan ) tetap terjaga dengan mereka berangkat dan tiba di lokasi secara bersama-sama.

· Anggota CTB ini yang berpakaian seragam warna hitam dan celana loreng ( Mulai tahun 1998 celana loreng diganti dengan celana pramuka untuk lebih mengidentikkan dengan kegiatan Pramuka ).dan bersepatu sepatu Jungle

· Bagi anggota CTB yang telah berhasil melaksanakan beberapa materi uji seperti Navigasi ( pemetaan dan kompas ), Survival, Bivak, dan turun tebing akan mendapatkan tanda penghargaan berupa kitri tunggal serta pin ambalan dan pengesahan penggunaan syal untuk Pakaian Dinas Lapangan yang dikenakan pada saat latihan lapangan. Pada perkembangannya sekarang ini, pengesahan penggunaan syal diadakan acara khusus yang dikenal dengan Pelantikan syal, dan penggunaannya pun tidak hanya pada Pakaian Dinas Lapangan, Tetapi juga pada Pakaian Dinas Harian yang sebetulnya tidak sesuai dengan PP Tanda Pengenal dan Tanda Satuan Gerakan Pramuka yang diterbitkan oleh Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Kwartir Nasional

· Pengujian Syarat Kecakapan Umum ( SKU ) 95 % dari Jumlah Nomor SKU keseluruhan ( ± 25 No.SKU ). Dengan penguji Dewan Kerja Ambalan Kelas XI dan XII dan pengesahannya dilakukan oleh Dewan Pembina

· CTB tidak diperkenankan membawa uang dalam jumlah banyak, juga tidak diperkenankan membawa perbekalan makanan dan perhiasan yang berlebihan karena akan mengakibatkan kecemburuan sosial, juga tidak mencerminkan Dasa Dharma ke-7 Hemat Cermat Dan Bersahaja.

· Pada tahap III ini, CTB hanya diperkenankan membawa 1 botol air putih, 1 botol besar air gula merah/ teh manis, sepotong gula merah, sepotong kelapa, sepotong singkong / ubi mentah dan tempe mentah yang dikalungkan dileher mereka. Sementara isi Ransel hanya terdiri dari pakaian bersih, ponco dan alat sholat serta satu plastik pasir dan dua buah batu-bata.

· jika anggota PAS dan DP yang baret atau Boni nya terjatuh baik disengaja ataupun tidak maka dengan penuh kesadaran mereka akan melakukan hukuman 1 seri ( Hal ini juga berlaku pada Kacu dan setangan leher yang terjatuh )

· CTB / Bantara bersalaman dengan cara :

a. Untuk Putra Tangan kiri menyalami CTB, tangan kanan menepuk pipi

b. Untuk putri tangan Kiri menyalami CTB tangan kanan menepuk pundak kanan

c. Adat ambalan tersebut berlaku sampai tahun 1999, karena terjadi penyalahgunaan dan kekurangpahaman memaknai kata menepuk pipi hingga pada pelaksanaannya adalah bukan menepuk tetapi menampar.

d. Adat Ambalan yang berlaku hasil Revisi Dewan Pembina tahun 2000 adalah Tangan kanan menyalami dan saling mengepal, tangan kiri menepuk pundak sambil memberi semangat

· Jika Angota PAS dan DP berpapasan, mereka harus mengucapkan salam dan meneriakan sandi perjalanan

· Selama di perjalanan Pelantikan TKU mereka harus melewati berbagai pos dengan materi pengetahuan umum, dan kepramukaan . Untuk fisik dan mental mereka akan di uji permasalahan di perjalanan dan Anggota CTB dituntut harus mampu memecahkan permasalahan tersebut, dengan pikiran jernih dan dewasa.

· CTB yang telah mendapatkan TKU segera memberikan kode kepada DKA dengan meneriakan “ PAS / DP, Siap !!!! “

· Sidang Ambalan dalam Pelantikan TKU dengan teknik Classical maupun Per Sangga. Sidang ini dipimpin oleh Mabigus / Dewan Pembina / Alumnus atau orang yang berkompeten. DKA kelas XII bertugas untuk mengantarkan CTB dan berfungsi sebagai pendamping.

· Setiap Bulan Ramadahan mengadakan acara Anjang Sana dengan berbuaka puasa bersama Dewan Pembina, CTB, DKA Kelas XI dan XII serta Alumnus

· Setiap malam 14 Agustus mengadakan acara Renungan Kebersamaan yang dihadiri oleh Dewan Pembina, CTB, DKA Kelas XI dan XII serta Alumnus

· Pemasangan Pita Kuning di pangkal lengan kiri ( putra ) dan di dada sebelah kanan ( putri ) pada anggota Calon Tingkat Bantara

· Pakaian pada setiap pelantikan baju warna hitam dan celana pramuka. Diwajibkan memakai sepatu jungle ( putra ), sepatu kets hitam ( putri )

· Membuat webing dari tambang dadung, yang berfungsi buat menyangga beban tas yang dibawa saat pelantikan.

· Pemakaian Syal pada Pakaian Dinas Lapangan

· Pemberian Kitri Tunggal dan pin ambalan kepada Anggota CTB yang telah mengiktui Kegiatan Lapangan Tahap II

· Membasuh muka dengan air Kembang pada saat Pelantikan

· Penggunaan Kapak bermata dua sebagai Mustika Ambalan

· Sandi Ambalan

· Mars Ambalan

Adat Ambalan ini di Syahkan pada tanggal 14 Agustus 1993

Juru Adat Angkatan IV Ambalan PAS dan DP SMAN 1 Ciawigebang

Adat Ambalan

Adat ambalan adalah adat kebiasaan yang ditentukan dan ditaati oleh para Pramuka Penegak dan Pandega di Suatu Ambalan/ Racana.
Adat memiliki tujuan yakni agar dengan adanya adat kebiasaan tersebut, para Pramuka Penegak dan Pandega dapat membiasakan diri menepati segala peraturan yang berlaku di tempat mereka.
MEMAHAMI ADAT AMBALAN/ RACANA.
1. Proses pembuatan adat ambalan/ racana dilakukan seperti pembuatan sandi ambalan/ racana yaitu melalui musyawarah ambalan.
2. Adat ambalan/ racana sebaiknya tidak usah tertulis, tetapi benar-benar dihayati dan dipatuhi oleh setiap anggotanya. Jika seseorang merasa telah melanggar adat yang berlaku bersedia menerima sangsi.
3. Adat Ambalan / Racana harus mampu mendorong para anggotanya untuk bertindak disiplin., patuh dan mengarah kepada kehidupan bermasyarakat yang baik dan maju.
4. Di dalam adat Ambalan/ Racana harus terdapat ketentuan :
Wajib mengikuti renungan jiwa sebelum dilantik sebagai Penegak Bantara.
Variasi dalam melaksanakan pelantikan, dapat menimbulkan kesan menyenangkan yang sukar dilupakan bagi yang dilantik, seperti misalnya : sebelum dilantik harus mencuci wajahnya, lalu membersihkan dengan handuk putih, lalu menghormat kepada bendera sebelum memasuki ruangan, sujud kepada orang tuannya sebelum dilantik dll.
Pada upacara kenaikan tingkat, dari Penegak Bantara ke Penegak Laksana ada pemberian pusaka sesuai dengan adat setempat, antara lain seperti : bamboo runcing beserta bendera merah putihnya, Panah beserta busurnya, keris dll. Pengadaan dan pemberian pusaka ini harus disertai maknanya.
Adat ambalan/ racana merupakan adat kebiasaan di lingkungan ambalan/ racana yang merupakan tingkah perilaku yang unik dan positif, contoh :
- Bagi yang terlambat datang harus menyalami seluruh anggota yang telah hadir terlebih dahulu,
- Saling memberikan salam saat bertemu dimana saja.
- Pada saat pembacaan sandi ambalan dalam upacara pembukaan/ penutupan latihan mengambil sikap/ gerakan tertentu.
Pada hakekatnya Adat ambalan/ racana merupakan gambaran watak dan ciri khas kehidupan di lingkungan ambalan/ racana.

Senin, 25 Januari 2010

Pramuka Penegak

Tingkatan dalam Pramuka Penegak
Penegak adalah anggota gerakan Pramuka yang sudah memasuki jenjang umur 16 sampai 21 tahun.
Ada beberapa tingkatan dalam Penegak yaitu :
• Penegak bantara
• Penegak laksana
• penegak
dimana tingkatan tersebut penegak laksana ialah tingkatan tertinggi dalam Golongan Penegak.
Satuan
Satuan terkecil Pramuka Penegak disebut Sangga yang terdiri atas 7 sampai 10 orang Penegak. Sangga dipimpin salah seorang Penegak yang disebut Pimpinan Sangga (Pinsang). Setiap 4 Sangga dihimpun dalam sebuah Ambalan, yang dipimpin Pradana. Didalam Ambalan terdapat struktur organisasi yang lengkap misal : Kerani (juru tulis), Juang (Juru Uang), Juru Adat atau Pemangku Adat dan Anggota. Setiap Ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan dan lain sebagainya. Contohnya adalah nama Ambalan SMA Negeri 1 Purwokerto adalah "Pandawa" (Ambalan Putra) dan "Srikandi" (Ambalan Putri).
Kode Kehormatan
Kode Kehormatan untuk Pramuka Penegak terdiri atas Satya(janji) dan Ketentuan Moral (Dharma)
Janji Pramuka Penegak disebut Trisatya. Bunyi Trisatya Pramuka Penegak berbeda dengan Trisatya Penggalang. Berikut bunyi Trisatya Penegak:
Trisatya
Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan negara kesatuan Republik Indonesia, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasa Darma.
Ketentuan Moral Pramuka penegak disebut Dasa Dharma. Berikut isi Dasa Dharma Penegak:
DASA DHARMA
1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cinta alam dan kasih sayang kepada manusia
3. Patriot yang sopan dan ksatria
4. rela menolong dan tabah
5. patuh dan suka bermusyawarah
6. Rajin, trampil dan gembira
7. Hemat cermat dan bersahaja
8. Disiplin, berani dan setia
9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya
10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan
Kegiatan-kegiatan Penegak
Kegiatan Pramuka Penegak adalah perwujudan dari sumpah di atas. Berikut ini acara-acara pertemuan Penegak:
• Lompat Tali (Kegiatan ini dilaksanakan di masing-masing Ambalan)
• Pelantikan penegak, Penegak Bantara & Laksana
• Gladian Pimpinan Sangga (DIANPINSA)
• Raimuna (Rover Moot)
• Perkemahan Wirakarya (Community Development Camp)
• Perkemahan Bhakti (sama dengan Perkemahan Wirakarya tetapi merupakan acara Satuan Karya)
Jamboree On The Air (JOTA) dan Jamboree On The Internet (JOTI)
Lain-lain
• Bentuk barisan upacara Pramuka penegak adalah Perlombaan dimana Pinsa berada disamping kanan barisan dan anggotanya berbaris seperti umumnya(berbanjar)
• Pramuka Penegak selain aktif di Ambalannya masing-masing juga dapat bergabung dalam Satuan Karya Pramuka (Saka) semisal Saka Bhayangkara (diselenggarakan oleh Polri), Saka Wanabhakti (diselenggarakan oleh Perhutani) dan lainnya.

JUKLAK DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

PP no 214 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PENYELENGGARAAN DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK & PRAMUKA PANDEGA
Posted on 06:24
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

KEPUTUSAN
KETUA KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 214 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang : a. bahwa Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega merupakan wadah pengembangan kepemimpinan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, berkedudukan sebagai bagian dari kwartir yang mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega ;
b. bahwa Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega yang ditetapkan dengan keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003 perlu disempurnakan, sesuai perkembangan Gerakan Pramuka saat ini dan aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan surat keputusannya

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka
2. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 tentang Pola dan Meknisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003, tentang petunjuk penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega


Memperhatikan : Saran Pimpinan, Andalan dan Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 131 tahun 2003 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
Kedua : Mengesahkan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Ketiga : Menginstruksikan kepada seluruh jajaran Gerakan Pramuka, untuk melaksanakan Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : Agustus 2007

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka



Prof. DR. dr. H. Azrul Azwar, MPH







KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 214 TAHUN 2007
TENTANG
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DEWAN KERJA PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Umum
a. Gerakan Pramuka memberi kesempatan kepada para Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk membina diri menjadi kader pemimpin, baik di lingkungan Gerakan Pramuka maupun lingkungan di luar Gerakan Pramuka.
b. Salah satu usaha untuk melaksanakan hal tersebut, dibentuklah Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega disetiap jajaran Kwartir.

2. Dasar
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2004 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.
b. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 086 tahun 2005 tentang Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
c. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 080 tahun 1988 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pandega.
d. Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2004-2009.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut
Petunjuk penyelenggaraan ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan tata urut sebagai berikut :
a. Pendahuluan
b. Maksud dan Tujuan
c. Tugas Pokok, Fungsi Wewenang dan Tanggung Jawab
d. Organisasi dan Masa Bakti
e. Wilayah Kerja dan Hubungan Kerja
f. Administrasi dan Keuangan
g. Keanggotaan
h. Kepengurusan
i. Pembagian Tugas, Fungsi dan Mekanisme Bidang
j. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera
k. Formatur
l. Sidang Paripurna dan Rapat-rapat
m. Penutup
4. Pengertian dan Kedudukan
a. Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang selanjutnya disingkat Dewan Kerja adalah wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan ditingkat Kwartir yang beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera, bersifat kolektif dan kolegial yang merupakan bagian integral dari Kwartir, berkedudukan sebagai badan kelengkapan Kwartir yang diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
b. Kolektif mengandung arti bahwa keputusan dan kebijakan didalam Dewan Kerja adalah keputusan atau kebijakan lembaga Dewan Kerja yang dilakukan secara bersama atau secara gabungan dan kolegial mengandung arti bahwa segala pelaksanaan tugas pokok, kebijakan dan tanggungjawab dalam prosesnya didalam Dewan Kerja dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan.


BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

5. Maksud
Dewan Kerja dibentuk sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kaderisasi kepemimpinan masa depan Gerakan Pramuka.

6. Tujuan
Dewan Kerja dibentuk dengan tujuan memberi kesempatan kepada Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam pengelolaan organisasi, pengembangan bakat kepemimpinan dalam rangka upaya pengembangan pribadi dan pengabdiannya kepada Gerakan Pramuka, masyarakat, bangsa dan negara.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI,
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

7. Tugas Pokok
Tugas Pokok Dewan Kerja adalah :
a. Melaksanakan Keputusan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera untuk mengelola Pramuka Penegak dan Pandega sesuai dengan rencana kerja Kwartirnya.
b. Mengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
c. Mendukung Dewan Kerja dan wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang berada di wilayahnya secara koordinatif dan konsultatif.
d. Menyelenggarakan Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera di tingkat Kwartirnya.

8. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dewan Kerja berfungsi sebagai :
a. Pelaksana rencana kerja Kwartir tentang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
b. Pengelola kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
c. Penghubung antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega dengan Kwartir.
d. Pendukung pelaksanaan tugas-tugas Kwartir serta memberikan sumbangan pemikiran dan laporan tentang pengelolaan, penilaian dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega pada khususnya dan Gerakan Pramuka pada umumnya.

9. Tanggung Jawab
Dewan Kerja yang merupakan bagian integral dari Kwartir, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja kepada Kwartirnya.


BAB IV
ORGANISASI DAN MASA BAKTI

10. Struktur Organisasi
a. Di tingkat Kwartir Nasional dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Nasional yang disebut Dewan Kerja Nasional disingkat DKN.
b. Di tingkat Kwartir Daerah dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Daerah yang disebut Dewan Kerja Daerah disingkat DKD.
c. Di tingkat Kwartir Cabang dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Cabang yang disebut Dewan Kerja Cabang disingkat DKC.
d. Di tingkat Kwartir Ranting dibentuk Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Ranting yang disebut Dewan Kerja Ranting disingkat DKR.

11. Masa Bakti
a. Masa bakti adalah kurun waktu berlangsungnya suatu kepengurusan Dewan Kerja dalam melaksanakan tugasnya.
b. Masa bakti Dewan Kerja sama dengan masa bakti Kwartirnya.
c. Selama belum terbentuk dan disahkannya Dewan Kerja yang baru oleh surat keputusan Kwartir sebagai hasil Musppanitera, maka pengurus Dewan Kerja lama tetap melaksanakan tugasnya.

BAB V
WILAYAH KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

13. Wilayah Kerja
a. Wilayah Kerja adalah wilayah berlakunya kewenangan Dewan Kerja.
b. Wilayah Kerja Dewan Kerja sama dengan wilayah kerja Kwartirnya.

14. Hubungan Kerja
a. Hubungan Kerja adalah interaksi yang dilakukan oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokoknya.
b. Hubungan kerja dengan Kwartir
Bentuk hubungan kerja Dewan Kerja dengan Kwartir dalam kedudukannya sebagai badan kelengkapan Kwartir adalah hubungan koordinasi, konsultasi, dan informasi dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokoknya.
c. Hubungan antar Dewan Kerja
1) Hubungan antar Dewan Kerja yang berbeda jajaran adalah dari jajaran yang lebih tinggi ke bawah, berupa bimbingan, koordinasi, konsultasi dan informasi. Sedangkan jajaran dari jajaran yang lebih bawah keatas adalah koordinasi, konsultasi dan pelaporan.
2) Hubungan antar Dewan Kerja yang setingkat adalah hubungan koordinasi, informasi dan kerjasama.
d. Hubungan dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka
1) Dewan Kerja dapat menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan organisasi di luar Gerakan Pramuka.
2) Bentuk kerjasama dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan kerjasama tersebut dilakukan dengan sepengetahuan Kwartir.

BAB VI
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

15. Administrasi
a. Sebagai badan kelengkapan Kwartir, maka sistem adminsitrasi Dewan Kerja mengikuti sistem administrasi Kwartirnya.
b. Sistem administrasi internal Dewan Kerja diadakan guna menunjang aktifitas Dewan Kerja, meliputi :
1) Pengarsipan surat menyurat yang berkaitan dengan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
2) Komunikasi dan informasi internal Dewan Kerja dengan Kwartirnya.

16. Keuangan
a. Keuangan diperoleh, dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Dewan Kerja dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya.
b. Sumber Keuangan :
1) Keuangan Dewan Kerja diperoleh dari :
(a) Kwartir
(b) Iuran peserta kegiatan
(c) Usaha dana Dewan Kerja
2) Sumber dana yang berasal dari luar Kwartir, harus sepengetahuan Kwartir
c. Pengelolaan
1) Dana yang digunakan untuk kegiatan Dewan Kerja dikelola oleh Dewan Kerja yang bersangkutan, sesuai sistem yang berlaku di Kwartirnya.
2) Dalam pengelolaan dana kegiatan, Dewan Kerja senantiasa melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kwartir.
d. Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban pengelolaan dana disusun oleh Dewan Kerja dan disampaikan kepada Kwartir.
e. Hal- hal lain yang berkenaan dengan pendanaan kegiatan Dewan Kerja akan diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.


BAB VII
KEANGGOTAAN

17. Anggota Dewan Kerja adalah Pramuka Penegak dan Pandega Puteri Putera yang mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas pokok Dewan Kerja.

18. Persyaratan
a. Persyaratan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Dewan Kerja.
b. Persyaratan terdiri atas:
1) Umum
(a) Anggota aktif di Gugusdepannya.
(b) Belum menikah.
(c) Minimal telah menjadi Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega
2) Khusus
Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan lainnya selain persyaratan umum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang ditentukan dalam Musppanitera, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

19. Pemilihan dan Pengangkatan Anggota
a. Pemilihan anggota
1) Pemilihan anggota adalah tata cara memilih anggota Dewan Kerja.
2) Pemilihan anggota dapat dilakukan melalui:
(a) Formatur.
(b) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja, sedangkan anggota Dewan Kerja lainnya dipilih oleh formatur.
(c) Pemilihan langsung atas Ketua Dewan Kerja dilakukan secara terpisah yang mekanismenya ditetapkan melalui Musppanitera
3) Pengangkatan anggota disahkan dengan keputusan Kwartir atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan
b. Pengangkatan anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir

20. Penggantian Ketua dan Mutasi Anggota
a. Penggantian Ketua
Penggantian Ketua dilakukan apabila Ketua Dewan Kerja:
1) Menikah
2) Meninggal Dunia
3) Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai Ketua Dewan Kerja
Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir
4) Mengajukan permintaan sendiri
5) Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
6) Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka
7) Diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Dewan Kerja yang harusnya hadir pada saat Musppanitera, kecuali Dewan Kerja Ranting, diusulkan oleh 2/3 jumlah utusan Ambalan dan Racana yang harusnya hadir pada saat Musppanitera Ranting.
8) Tata cara penggantian Ketua diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir
9) Penggantian Ketua disahkan dengan surat keputusan.
b. Mutasi Anggota
1) Mutasi anggota adalah perpindahan fungsi dan kedudukan anggota Dewan Kerja dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
2) Mutasi anggota dapat dilakukan pada seluruh jenis, fungsi dan kedudukan anggota.
3) Tata cara mutasi disusun oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.
4) Pelaksanaan mutasi anggota Dewan Kerja disahkan dengan keputusan Kwartir.

21. Pemberhentian anggota
a. Pemberhentian anggota adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan hak dan kewajiban seseorang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Kerja.
b. Pemberhentian anggota dilakukan apabila anggota Dewan Kerja :
1) Menikah.
2) Meninggal dunia.
3) Berhalangan tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Kerja.
Jenis halangan yang dimaksud diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan persetujuan Kwartir.
4) Mengajukan permintaan sendiri.
5) Telah melewati batas usia Pramuka Pandega
6) Melakukan kegiatan yang melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Kehormatan Gerakan Pramuka.
c. Jenis pemberhentian anggota terdiri atas :
1) Pemberhentian dengan hormat.
2) Pemberhentian dengan tidak hormat.
d. Pemberhentian dengan hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan ketentuan Pasal 21 b. (1), Pasal 21 b. (2) dan Pasal. 21 b. (3) Pasal 21 b.( 4) dan Pasal 21 b. (5).
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan apabila pemberhentian disebabkan karena ketentuan Pasal. 21 b. (6) setelah melalui Dewan Kehormatan.
f. Tata cara pemberhentian diatur oleh Dewan Kerja dengan sepengetahuan Kwartir.
g. Pemberhentian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.

22. Penggantian Anggota
a. Penggantian anggota adalah penggantian anggota Dewan Kerja yang dilakukan apabila ada anggota yang diberhentikan dari keanggotaan.
b. Tata cara penggantian anggota diatur oleh Dewan Kerja yang bersangkutan dengan sepengetahuan Kwartir.
c. Penggantian anggota disahkan dengan surat keputusan Kwartir.



23. Hak dan Kewajiban Anggota
a. Pada prinsipnya sebagai badan yang bersifat kolektif dan kolegial, setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
b. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota dibagi dalam suatu susunan kepengurusan.

BAB VIII
KEPENGURUSAN
24. Pengurus
a. Susunan pengurus Dewan Kerja terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota dan beberapa Orang anggota.
b. Apabila Ketua dijabat oleh Pramuka Penegak/Pandega Putera, maka Wakil Ketua dijabat Pramuka Penegak/Pramuka Pandega Puteri, dan sebaliknya
c. Komposisi pengurus dalam Dewan Kerja disusun dengan memperhatikan perbandingan antara putera dan puteri serta perbandingan antara Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
d. Jumlah anggota Dewan Kerja disesuaikan keputusan Musppanitera dan secara keseluruhan berjumlah ganjil.
e. Pimpinan Dewan Kerja terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

25. Pembidangan
a. Pembidangan adalah pembagian tugas yang dilakukan sebagai upaya memperlancar pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
b. Pembidangan dalam Dewan Kerja diatur sebagai berikut :
1) Bidang Kajian Kepramukaan
2) Bidang Kegiatan Kepramukaan
3) Bidang Pengabdian Masyarakat
4) Bidang Evaluasi dan Pengembangan
5)

BAB IX
PEMBAGIAN TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME BIDANG

26. Pembagian Tugas
a. Pembagian tugas merupakan pembagian pekerjaan berdasarkan kedudukan anggota dalam kepengurusan Dewan Kerja.
b. Pembagian tugas diatur sebagai berikut :
1) Ketua
(a) Memimpin dan mengelola Dewan Kerja
(b) Bersama dengan seluruh Anggota Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
(c) Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartirnya

2) Wakil Ketua
(a) Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya
(b) Mewakili Ketua apabila berhalangan
(c) Sebagai Andalan Urusan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kwartirnya.

3) Sekretaris
(a) Melaksanakan mekanisme administrasi kesekretariatan yang berkenaan dengan Dewan Kerja.
(b) Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

4) Bendahara
(a) Mengelola keuangan dan harta benda Dewan Kerja
(b) Mewakili Dewan Kerja apabila Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris berhalangan.

5) Ketua Bidang
Membantu Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kerja dalam memimpin anggota bidangnya untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing.

6) Anggota Bidang
(a) Melaksanakan tugas bidang
(b) Bersama-sama dengan Ketua Bidang merumuskan kebijaksanaan bidang.

27. Dalam rangka pembinaan Satuan Karya Pramuka, anggota Dewan Kerja menjadi anggota Pimpinan Satuan Karya Pramuka di Kwartirnya.

28. Hal-hal yang belum diatur pada pembagian tugas di atas, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja yang bersangkutan.

29. Fungsi Bidang
Fungsi Bidang diatur sebagai berikut :
1) Bidang Kajian Kepramukaan
(a) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kebijakan pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega secara konsepsional.
(b) Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kwartir maupun wadah pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega lainnya dalam pengembangan pelaksanaan suatu peraturan mengenai Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

2) Bidang Kegiatan Kepramukaan
(a) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan yang merupakan kegiatan Kepramukaan dalam upaya peningkatan mutu kegiatan Kepramukaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
(b) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Kepramukaan.

3) Bidang Pengabdian Masyarakat
(a) Melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat untuk peningkatan citra Gerakan Pramuka.
(b) Bersama Kwartir melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain berkaitan dengan kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di luar Gerakan Pramuka.

4) Bidang Evaluasi dan Pengembangan
(a) Memikirkan, merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya peningkatan mutu, pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
(b) Bertanggungjawab atas kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pengembangan.

30. Mekanisme Bidang
a. Mekanisme bidang merupakan pola interaksi antar bidang dalam melaksanakan fungsi bidangnya.
b. Mekanisme bidang diatur lebih lanjut oleh dewan kerja yang bersangkutan.

31. Dewan Kerja dapat membentuk Kelompok Kerja, Sangga Kerja/panitia pelaksana dan Unit Kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertindak sebagai suatu pelaksana kegiatan dan bertanggungjawab kepada Kwartir melalui Dewan Kerja.

BAB X
MUSYAWARAH PRAMUKA PENEGAK DAN PRAMUKA PANDEGA
PUTERI PUTERA

32. Pengertian
a. Musyawarah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera yang disingkat Musppanitera adalah suatu forum atau tempat pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Puteri Putera sebagai wahana permusyawaratan untuk menampung aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di tingkat Kwartirnya.
b. Hasil Musppanitera merupakan bagian dari rencana kerja Kwartir.

33. Jenis Musppanitera
a. Musppanitera
Musppanitera adalah Musppanitera yang diselenggarakan dalam keadaan terpenuhi kuorum dan tepat waktu.
b. Musppanitera Luar Biasa
1) Musppanitera luar biasa adalah Musppanitera yang diselenggarakan antara dua Musppanitera karena ada hal-hal yang bersifat khusus.
2) Musppanitera Luar Biasa dilaksanakan atas usul Dewan Kerja bersangkutan atau usul dari sedikitnya dua pertiga jumlah utusan yang seharusnya hadir.

34. Pelaksanaan Musppanitera berdasarkan Keputusan Kwartir.

35. Tingkat dan waktu Pelaksanaan
a. Di tingkat Kwartir Nasional diselenggarakan Musppanitera Tingkat Nasional selanjutnya disebut Musppanitera Nasional yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
b. Di tingkat Kwartir Daerah diselenggarakan Musppanitera Tingkat Daerah selanjutnya
disebut Musppanitera Daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
c. Di tingkat Kwartir Cabang diselenggarakan Musppanitera Tingkat Cabang selanjutnya disebut Musppanitera Cabang yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
d. Di tingkat Kwartir Ranting diselenggarakan Musppanitera Tingkat Ranting selanjutnya disebut Musppanitera Ranting yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

36. Penyelenggara
a. Penyelenggara adalah Dewan Kerja yang bersangkutan.
b. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Musppanitera diatur oleh penyelenggara dengan persetujuan Kwartir.

37. Peserta
a. Peserta adalah utusan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengikuti Musppanitera.
b. Peserta Musppanitera Nasional adalah :
1) Anggota Dewan Kerja Nasional
2) Utusan Dewan Kerja Daerah
c. Peserta Musppanitera Daerah adalah :
1) Anggota Dewan Kerja Daerah
2) Utusan Dewan Kerja Cabang
d. Peserta Musppanitera Cabang adalah :
1) Anggota Dewan Kerja Cabang
2) Utusan Dewan Kerja Ranting
e. Peserta Musppanitera Ranting adalah :
1) Anggota Dewan Kerja Ranting
2) Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana.
f. Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, maka utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili Kwartir Rantingnya sebagai utusan dalam Musppanitera Cabang.

38. Utusan dan Mandat
a. Utusan
1) Utusan adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang mendapat mandat untuk menyampaikan aspirasi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di Kwartirnya.
2) Jumlah dan persyaratan lain yang berkenaan dengan utusan, diatur lebih lanjut oleh Dewan Kerja penyelenggara.
b. Mandat
1) Mandat adalah wewenang yang diberikan oleh Kwartir kepada utusannya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.
2) Mandat bagi utusan Dewan Kerja diberikan oleh Kwartirnya atas usulan Dewan Kerja yang bersangkutan
3) Mandat bagi utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana diberikan oleh Pembina Gugusdepan atas usulan Dewan Ambalan dan Dewan Racana.
4) Mandat untuk Musppanitera Cabang bagi yang tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, mandat bagi yang mewakili Dewan Kerja Ranting tersebut diperoleh dari Kwartir Rantingnya.


39. Hak Suara, Hak Bicara dan Hak Pilih
a. Hak suara adalah hak yang dimiliki masing-masing utusan untuk diperhitungkan dalam perhitungan suara bila dilaksanakan pengambilan keputusan, , dengan setiap kwartir berhak atas satu suara.
b. Khusus di tingkat kwartir ranting utusan pramuka penegak dan pramuka pandega yang mendapat mandat untuk menyampaikan aspirasi pramuka T/D di Ambalan dan Racana masing-masing.
c. Hak bicara adalah hak yang dimiliki setiap peserta untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat.
d. Hak pilih adalah hak yang dimiliki utusan untuk dipilih dan memilih
e. Hal- hal lain berkenaan dengan mekanisme hak suara dalam pengambilan keputusan secara bersama diatur lebih lanjut dalam Musppanitera

40. Pimpinan Musppanitera
a. Musppanitera dipimpin oleh Presidium yang anggotanya dipilih dari peserta Musppanitera melalui Musyawarah yang dipimpin oleh Dewan Kerja penyelenggara, sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan secara berhasil guna dan berdaya guna.
b. Unsur Presidium terdiri atas :
1) Satu orang dari unsur Dewan Kerja penyelenggara yang mendapat mandat dari Ketua Dewan Kerja penyelenggara.
2) Dua orang dari dua unsur utusan yang berlainan yang dipilih oleh peserta Musppanitera.
c. Presidium terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Presidium
d. Hal-hal lain yang berkenaan dengan Presidium diatur dalam tata tertib Musppanitera

41. Penasehat Musppanitera
a. Penasehat Musppanitera adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi nasehat, petunjuk dan saran kepada Musppanitera untuk dijadikan bahan pertimbangan
b. Penasehat Musppanitera adalah unsur Andalan yang mendapat mandat dari Kwartirnya.
c. Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Musppanitera diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

42. Nara Sumber
Bila dianggap perlu, Musppanitera dapat mengundang narasumber dari kalangan di dalam atau luar Gerakan Pramuka atau Dewan Kerja setingkat diatasnya.

43. Acara Musppanitera
a. Acara Musppanitera adalah hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai materi pembahasan dalam suatu Musppanitera.
b. Pada acara Musppanitera atau Musppanitera luar biasa sekurang-kurangnya harus dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :
1) Laporan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dibuat oleh Dewan Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan rencana kerja selama masa bakti.
2) Evaluasi kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega di wilayah selama masa bakti.
3) Perumusan masukan untuk rencana kerja dan kebijakan Kwartir dalam pembinaan dan pengembangan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk masa bakti berikutnya.
4) Pemilihan anggota Dewan Kerja masa bakti berikutnya.
c. Acara Musppanitera lainnya dapat diagendakan jika dipandang perlu.

44. Pengambilan Keputusan
a. Pengambilan keputusan adalah proses penetapan atas alternatif yang ada untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Musppanitera sehingga didapat putusan akhir.
b. Setiap pengambilan keputusan sedapat-dapatnya diperoleh melalui musyawarah untuk mufakat.
c. Apabila keputusan tidak dapat tercapai melalui musyawarah maka keputusan diperoleh melalui pengambilan suara terbanyak.

BAB XI
FORMATUR

45. Pengertian.
a. Formatur adalah peserta Musppanitera yang diberi hak dan kewajiban untuk memilih anggota Dewan Kerja.
b. Formatur dipilih dalam Musppanitera.

46. Tugas dan Masa Tugas
a. Formatur bertugas untuk :
1) Memilih anggota Dewan Kerja.
2) Menyusun anggota terpilih dalam kepengurusan di Dewan Kerja.
b. Masa tugas formatur selama 1 (satu) bulan sejak Musppanitera berakhir.
c. Formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.

47. Keanggotaan Formatur
a. Anggota Formatur terdiri atas unsur:
1) Dewan Kerja Penyelenggara.
2) Peserta Musppanitera.
3) Apabila terjadi pemilihan langsung, maka Ketua Dewan Kerja terpilih menjadi Ketua Tim Formatur.
b. Anggota formatur berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang dengan secara keseluruhan berjumlah ganjil, yang mewakili wilayah secara berimbang.
c. Hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemilihan formatur diatur dalam Musppanitera.
d. Formatur dapat menyusun hal-hal yang berkenaan dengan cara pelaksanaan tugasnya dengan persetujuan Kwartir.

48. Penasehat Formatur
a. Penasehat Formatur adalah andalan Kwartir yang mendapat mandat dari Kwartir.
b. Tugas Penasehat Formatur adalah memberikan saran, usul, dan pendapat kepada formatur.
c. Penasehat formatur tidak memiliki hak suara.
d. Penasehat formatur bertanggung jawab kepada Kwartir.


BAB XII
SIDANG PARIPURNA DAN RAPAT-RAPAT

49. Sidang Paripurna
a. Pengertian
Sidang Paripurna Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega merupakan pertemuan berkala yang dilaksanakan sebagai wahana bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega sebagai langkah pengendalian operasional melalui koordinasi, konsultasi, informasi, dan kerjasama dalam pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
b. Sidang Paripurna dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
c. Peserta Sidang Paripurna
1) Peserta Sidang Paripurna terdiri atas :
(a) Anggota Dewan Kerja Penyelenggara.
(b) Utusan Dewan Kerja yang berada di wilayah kerja Kwartir penyelenggara dan mendapat mandat dari Kwartirnya.
(c) Khusus untuk Sidang Paripurna Ranting :
(1). Anggota Dewan Kerja Ranting
(2). Utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang mendapat mandat dari Gugusdepannya atas usulan Dewan Ambalan dan Dewan Racana
(d) Apabila dalam suatu Kwartir Ranting tidak terdapat Dewan Kerja Ranting, maka utusan Dewan Ambalan dan Dewan Racana yang berada di Kwartir Ranting tersebut mewakili Kwartir Rantingnya sebagai utusan dalam Sidang Paripurna Cabang dengan mendapat mandat dari Kwartir Ranting.
2) Penasehat Sidang Paripurna
a) Penasehat Sidang Paripurna adalah orang yang memiliki fungsi untuk memberi petunjuk dan saran kepada Sidang Paripurna.
b) Penasehat Sidang Paripurna terdiri atas Andalan Kwartir yang mendapat mandat dari Kwartir.
c) Jumlah dan ketentuan lain berkenaan dengan Penasehat Sidang Paripurna diatur oleh Dewan Kerja Penyelenggara.

50. Rapat-rapat
a. Pengertian
Rapat adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Kerja untuk membahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok Dewan Kerja.
b. Jenis Rapat
1) Rapat Pleno
Rapat pleno merupakan forum tertinggi di dalam Dewan Kerja dalam pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil yang wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kerja.

2) Rapat Pimpinan
Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan Dewan Kerja untuk menentukan rumusan pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan dalam rapat pleno.

3) Rapat Bidang
Rapat bidang adalah rapat yang dilaksanakan oleh anggota bidang untuk menjabarkan kebijakan Dewan Kerja sesuai dengan bidangnya.

4) Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Rapat koordinasi dan konsultasi dilaksanakan oleh Dewan Kerja untuk membahas hal-hal yang mendukung pelaksanaan tugas pokoknya,.baik dengan pihak kwartir maupun di luar Gerakan Pramuka

c. Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dan mekanisme rapat, selanjutnya dapat diatur oleh Dewan Kerja.

BAB XIII
PENUTUP

51. Masa Peralihan
Seluruh jajaran Kwartir Gerakan Pramuka diberikan kesempatan selama 1 (satu) tahun untuk mengadakan penyesuaian dengan Petunjuk Penyelenggaraan ini dalam masa peralihan sejak tanggal ditetapkannya petunjuk penyelenggaraan ini.

52. Lain-lain
Hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan mempertimbangkan masukan Dewan Kerja Nasional dan tetap memperhatikan perkembangan zaman dan kebutuhan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.


Jakarta, 30 September 2007
Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka





Prof. DR.dr. H. Azrul Azwar, MPH

Konsep Pembinaan Kepramukaan Di Perguruan Tinggi

Konsep usaha Pembinaan dan Pengembangan generasi muda melalui Gugus Depan Gerakan Pramuka yang berpangkalan di kampus Perguruan Tingi, yang menyimpang dari aturan permainan yang berlaku adalah :
1. sebagian dari golongan Pramuka Penegak disatukan dengan sebagian dari golongan Pramuka Pandega (karena berstatus mahasiswa).
2. usia peserta didik golongan Pramuka Pandega (model percobaan) berlangsung 4 tahun (usia 19 hinga 23 tahun).
3. pentahan jenjang TKU Kepandegaan (model percobaan) berlangsung 3 jenjang dengan masa tahap kedewasaan :
a. MASA PERCOBAAN/ Probation Stage (2 bln) sebagai TAMU RACANA.
b. MASA PERSIAPAN/ Preliminar Stage (6 bln) sebagai CALON RACANA.
c. MASA LATIHAN/ Training Stage (12 bln ) sebagai PANDEGA MUDA.
d. MASA PENDALAMAN/ Internalize Stage (12 bln) sebagai PANDEGA MADYA.
e. MASA PENGABDIAN/ Service Stage (12 bln) sebagai PANDEGA BAKTI
f. MASA PENYELARASAN/ Harmonize Stage (4 bln)

4. masa pentahapan dihitung dengan sistem semester (waktu di perguruan tinggi).
5. penyesuaian dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi diwujudkan dengan program kegiatan yang sesuai untuk masa itu, misalnya
a. masa LATIHAN – diisi kegiatan Dharma I (Pendidikan & Ilmu Pengetahuan)
b. masa PENDALAMAN – diisi kegiatan Dharma II (Penelitian)
c. masa PENGABDIAN – diisi kegiatan Dharma III (Pengabdian pada Masyarakat)
Sikap dan penilaian para mahasiswa terhadap Gerakan Pramuka kurang menggembirakan. Alasannya adalah kesan tidak enaknya saat mereka berPramuka disekolah menengah tingkat atas, yaitu diharuskan berseragam Pramuka ke sekolah, tetapi kurang menerima pembinaan dan melakukan kegiatan yang menarik hati dari/ dengan bimbingan guru-guru/ pembinanya. Dan juga kadar materi yang didapat sangat tergantung dari kemampuan kepemimpinan dan jumlah pengetahuan pembinanya, belum cara pencapaian tingkat kecakapan yang berbeda-beda dan tidak sedikit menyalahi ketentuan, hal-hal inilah yang menyebabkan masalah dalam menyamakan pengetahuan permulaan di kepandegaan.
Mengenai kepandegaan sendiri, kita semua tidak pernah menempatkan golongan itu sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan wajar, dibandingkan dengan golongan-golongan sebelumnya. Sampai-sampai biasa ditulis T/D, yang berarti seolah-olah D (= kepandegaan) adalah embel-embel dari T (=kepenegakan). Belum lagi tingkat kecakapan Pembina Mahir golongan Pandega tidak ada.
Kalau kepandegaan hanya mirip kepenegakan dan begitu saja disajikan untuk mahasiswa, lebih baik tidak ada satuan Pramuka di kampus perguruan tinggi.
Kalau begitu sebaiknya untuk apa Gerakan Pramuka di adakan di kampus perguruan tinggi? Maksud dan tujuan didirikan Gugus Depan Pramuka di kampus yang utama adalah sebagai tempat persemaian kader-kader pembina Pramuka di masa mendatang (walaupun hal ini dikatakan gagal oleh Kak Koesnadi pada suatu kesempatan). Tetapi ada manfaat lain, yaitu :
1. melibatkan anggota-anggotanya dalam pengembangan Gerakan Pramuka dan untuk kepentingan usaha-usaha pembangunan di berbagai segi kehidupan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. lebih banyak mahasiswa akan terbina dalam segi watak dan kepribadiannya, sehingga mereka tidak akan mudah terseret arus kelompok mahasiswa yang sering mengajak untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan negatif dan tidak berguna, yang merugikan citra positif dan nama baik perguruan tingginya.
Bentuk pendidikan Pramuka Pandega di kampus cukup unik dan khas, karena merupakan gabungan dari pendidikan kader pembina dan wadah gerakan pemuda. Sebagai konsekuansi logis Gugus Depan Pramuka di kampus harus lebih berbobot dibandingkan dengan satuan golongan pandega di luar kampus.
Anggota-anggotanya harus memiliki kecakapan Instruktur Muda sebagai hasil dari Bina Satuan dan memiliki TKK yang cukup berbobot dan berefek sosial, hasil dari usaha Bina Diri mereka, dan agar mampu melakukan usaha Bina Masyarakat dan esejahteraan. Pengembangan Gugus Depan Pramuka di perguruan tinggi hanya dapat berhasil bila mendapat perhatian dan bantuan yang memadai dari pimpinan perguruan tinggi dalam bentuk moril, sarana/fasilitas, akan menghasilkan kader-kader pembina yang berkualitas.

KONSEPSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PRAMUKA MAHASISWA
1. Pemimpin
Bagi Pramuka mahasiswa (18 – 23 tahun) penerapan “rumusan kepanduan” yaitu oleh, untuk, dan dibawah pimpinan para remaja/ pemuda itu sendiri, dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa diterapkan 90-95% mereka dan 10-5% bantuan/ bimbingan pembina. Peranan pembina lebih banyak sebagai pendamping dan konsultan yang bersikap tut wuri handayani.
Teknis kePramukaan diserahkan/ dipercayakan kepada Dewan Racana, sedangkan yang bersifat kejiwaan dalam usaha pembentukan watak dan pribadi, tetap ditangani pembina. Bimbingan pembina lebih banyak ditujukan kepada Dewan racana bukan kepada anggotanya. Hal ini dapat mendorong berjalannya sistem beregu.

2. Pembina
Kepada para pembina harus diberikan penjelasan minimal melalui Kursus Orientasi, agar mereka mengetahui secara tepat posisi dan peranannya dalam kepramukaan. Meskipun rumus kepanduan menetapkan 5-10% bantuan/ dampingan pembina, hendaklah diingat oleh para pembina bahwa 50% keberhasilan kepemimpinan didapat dari contoh pribadi atau keteladanan pembina dalam pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Posisi kakak, saudara yang lebih tua, akan mendekatkan kesenjangan hubungan batin antara pembina dan anggota Racana. Pembina harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya “seni memimpin” ini.




3. Mabigus
Untuk Gugus Depan putra dan putri Majelis Pembimbing Gugus Depan (Mabigus)-nya cukup satu. Dalam Gugus Depan yang berpangkan di kampus Mabigus dijabat Rektor dan Ketua Hariannya dipegang oleh Pembantu Rektor III atau salah seorang Dekan yang menaruh minat besar terhadap kePramukaan.
Unsur-unsur yang duduk dalam kepengurusan Mabigus di Trisakti adalah pimpinan Universitas, Yayasan, dan karyawan yang relevan. Perhatian dan bantuan Mabigus merupakan syarat penentu kelangsungan hidup Gugus Depan.


4. Peta Perjalanan Mahasiswa yang menggabungkan diri di Gugus Depan Pramuka kampus.

Korps Pembina Masyarakat
Masa Penyelarasan (Harmonize Stage) 4 bln PANDEGA BHAKTI

Masa Pengabdian (Service Stage)
Dharma III
12 bln

Masa Pendalaman (Internalize Stage)
Dharma II
12 bln PANDEGA MADYA

Masa Latihan (Training Stage)
Dharma I
12 bln PANDEGA MUDA
Masa Persiapan (Preliminar Stage) 6 bln CALON PANDEGA
Masa Percobaan (Probation Stage) 2 bln TAMU RACANA

Sudah Pramuka
Non Pramuka


KEGIATAN PANDEGA SELAMA PERJALANANNYA DALAM RACANA PANDEGA
23 th
Masa Penyelarasan (Harmonize Stage)

4 bulan Upacara Penglepasan
- Kursus Pembina Mahir Dasar
Masa Pengabdian (Service Stage)
Dharma III PANDEGA BHAKTI 22 thn 8 bln



21 th 8 bln - Pengabdian pada Masyarakat (PW)
- Latihan Calon Pembina
- Magang (bina satuan) di
pasukan atau perindukan
Masa Pendalaman (Internalize Stage)
Dharma II PANDEGA MADYA



12 bulan


20 thn 8 bln Upacara Pemberian Tanggung Jawab
- Latihan gabungan antar Racana
- Proyek penelitian praktis
- Kursus Instruktur Muda Siaga/ Penggalang
Masa Latihan (Training Stage)
Dharma I PANDEGA MUDA




12 bulan



19 thn 8 bln Upacara Kenaikan Tingkat
- masa penantian upacara
- perjalanan ketahanan diri (survival hike) 30 Km Pa, 20 Km Pi, ditengah perjalanan menginap satu malam
- menempuh TKK
- bina diri dan sesama
- menggabungkan diri dalam SAKA
Masa Persiapan
(Preliminar Stage) CALON PANDEGA



6 bulan


19 th 2 bln Upacara Pelantikan
- malam persiapan
- renungan jiwa
- perjalanan/ spiritual hike 9 Km Pa, 7 Km Pi
- latihan calon (12 paket)
- kewajiban dan pantangan
- bimbingan 2 perantara
Masa Percobaan
(Probation Stage) TAMU RACANA

2 bulan

19 th Upacara Penerimaan Calon
- pernyataan meneruskan
- kewajiban menghadiri pertemuan
Sudah Pramuka Non Pramuka Upacara Perkenalan/ Perpindahan Golongan

TANTANGAN
Dengan uraian diatas akan timbul pertanyaan dapatkan gagasan baru dalam usaha pembinaan dan pengembangan generasi muda mahasiswa melalui Gugus Depan Pramuka yang berpangkalan di kampus Perguruaan Tinggi menjawab motivasi (sikap, pandangan, dan minat) para mahasiswa terhadap Gerakan Pramuka? Pertanyaan kedua dapatkan peranan dan pengaruh positif Gugus Depan Pramuka di kampus bertindak sebagai motivator, pemikir, dan penggerak terhadap Gugus Depan-Gugus Depan Pramuka di luar kampus? Oleh karena kenyataan menunjukkan, bahwa :
A. Kegiatan Gugus Depan Pramuka di kampus dinilai para mahasiswa sendiri kurang memiliki program yang menarik, bermutu, dan bermanfaat untuk dapat meningkatkan kualitas anggota-anggotanya.
B. Kebanggaan untuk menjadi Pramuka tidak ada, karena citra dan penampilan Pramuka dinilai kurang menarik hati para mahasiswa.
C. Perguruan Tinggi sangat langka memiliki tenaga pengajar atau non pengajar yang mau dan mampu untuk aktif bergerak sebagai pembina/ pendamping Pramuka mahasiswa.
D. Timbul kesenjangan antara Gugus Depan Pramuka di kampus dengan Gugus Depan non kampus, karena Gugus Depan Pramuka di kampus sering dianggap elit dan eksklusif.
Kalau kenyataan yang menunjukkan permasalahan pokok tersebut dapat diatasi, maka diperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut :
1. Dengan menarik lebih banyak mahasiswa memasuki Gerakan Pramuka, mereka akan terbina dalam segi watak dan kepribadian, disiplin dan persaudaraan, serta rasa berbangsa dan bernegara.
2. Maksud didirikan Gugus Depan Pramuka di kampus adalah : pertama untuk melibatkan anggota-anggotanya demi kepentingan pengembangan Gerakan Pramuka, dan juga untuk kepentingan usaha-usaha pembangunan diberbagai kehidupan sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi; kedua sebagai tempat persemaian kader-kader pembina Pramuka yang cakap, terlatih, dan terampil di masa yang akan datang.
3. Dengan cara yang praktis dan khas mahasiswa akan mendapat pengalaman untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang berguna bagi setiap Pramuka sebagai kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional.
4. Dengan melakukan kegiatan positif konstruktif dalam Gugus Depan Pramuka, para mahasiswa tidak akan mudah terseret arus kelompok mahasiswa yang sering mengajak untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan negatif dan tidak berguna, yang merugikan peranan dan nama baik Perguruan Tingginya.
Dengan cara-cara penanggulangan masalah pokok diatas, maka usaha pembinaan dan pengembangan generasi muda mahasiswa melalui Gugus Depan Pramuka yang bersifat massal akan sia-sia dan tidak akan mencapai hasil yang optimal.

Dialog Kakak Pembina dengan Perantara Kanan/ Kiri

Pada pelantikan anggota Pramuka Penegak/ Pandega, sering kita menyaksikan tata cara yang dlakukan seorang Pembina Penegak/ Pandega sebelum melaksanakan Pelantikan yakni melakukan suatu dialog atau tanya jawab. Kali ini yang akan dibahas tentang contoh materi dialog antara Seorang Pembina dengan Para Pendamping Calon Penegak ( Mis. Penegak Bantara ), yang disebut dengan Perantara Kanan dan Perantara kiri.
Perantara Kanan adalah seorang Penegak yang bertugas sebagai pendamping, bertanggungjawab atas penilaian terhadap segi kejiwaan dan kepribadian anggota Pramuka yang didampinginya.
Perantara Kiri adalah seorang Penegak yang bertugas sebagai pendamping, bertanggungjawab atas penilaian terhadap segi kecakapan dan aktifitas anggota Pramuka yang didampinginya.
Sebelum melakukan dialog, Pembina menugaskan Perantara Kanan/ Kiri untuk menjemput Calon Penegak untuk dihadapkan pada forum Dewan kehormatan untuk dilaksanakan pelantikan dan perintah penugasan itu diberikan setelah Calon Penegak tersebut melaksanakan renungan jiwa.
Perantara Kanan/ Kiri sebelum memasuki ruangan/ forum boleh mengetuk pintu terlebih dahulu :
Perantara Kanan/ Kiri : Tok....tok.....tok......
Kakak Pembina : Siapa diluar ...?
Perantara Kanan/ Kiri : Kami Perantara Kanan/ Kiri akan menghadapkan seorang Pemuda Indonesia, di depan Dewan kehormatan ( dalam Rumah Adat ) untuk dilantik sebagai anggota Penegak Bantara ..........
Kakak Pembina : Silahkan masuk ...!
Selanjutnya adalah dialog/ tanya jawab antara Kakak Pembina dengan Perantara kanan/ Kiri :
Perantara Kanan/ Kiri : Lapor...! Kami Perantara Kanan/ Kiri akan menghadapkan seorang Pemuda Indonesia, yang bernama Sdr. .........................di depan Dewan kehormatan ( dalam Rumah Adat ) untuk dilantik sebagai anggota Penegak Bantara .............
Kakak Pembina : Adik-adik Perantara, atas nama Saudara-saudaramu seperjuangan dan se ambalanmu, sebelum Kakak menerima dan melantik calon penegak yang kalian hadapkan, terlebih dahulu saya berkewajiban meminta pertanggung jawaban kepada adik- adik perantara, atas pengamatan dan penilaianmu mengenai perkembangan calon Penegak yaitu adik ............. ( sebut nama). dari segi kejiwaan dan kepribadian maupun segi kecakapan dan aktifitasnya sehari-hari,
berdasarkan pengetahuan dan pengalamanmu dalam pergaulan dengan calon penegak di masa lalu ?
Perantara Kanan : Saya menyatakan bahwa calon Penegak ini memiliki jiwa yang kuat dan tekad yang baik yang senantiasa menjunjung harkat dan harga dirinya serta martabatnya sebagai manusia Indonesia, insan Pancasila, kehomatan bangsa dan negaranya serta memiliki kemauan yang teguh dalam mengembangkan kualitas dirinya terhadap Tuhan, Negara dan pengabdiaanya kepada masyarakat dan lingkungannya.
Kakak Pembina : Terima kasih kepada adik perantara Kanan atas pertanggungjawabanmu. Selanjutnya kepadamu Adik perantara kiri berdasarkan pengetahuan dan pengalamanmu dari segi Kecakapan dan aktifitasnya ?
Perantara Kiri : Saya Menyatakan bahwa calon Penegak telah memiliki kecakapan dan kemampuan yang senantiasa berupaya menjunjung taraf kehidupannya, memiliki aktifitas dan perilaku yang baik, berguna bagi dirinya serta pengabdiannya bagi masyarakat dan lingkungannya.
Kakak Pembina : Terima Kasih Adik-adik Perantara Kanan dan kiri, yang telah memberikan pertangggungjawabanmu atas calon Penegak yang adik –adik hadapkan.
Selanjutnya Pertanyaan ini kami tujukan kepada adik calon Penegak, Adik......................( sebut nama ), Setelah mendengarkan pertanggungjawaban perantaramu, apakah adik membenarkan seluruh pernyataan yang dikemukakan oleh kedua perantaramu dan mengakui kebenarannya untuk selalu memegang teguh dan tetap melaksanakan dalam kehidupanmu dengan nyata di masa yang akan datang ?
Calon Penegak : Dengan ketulusan hati. Saya ..................... ( nama Penegak ) menyatakan membenarkan seluruh pernyataan perantara kanan dan kiri.
Pembina Penegak : Terima kasih atas keberanian dan ketulusan adik calon penegak. Kakakmu tetap dan senantiasa mempercayai segala pernyatan yang telah adik adik kemukakan. Kemudian kepadamu, perantara kanan dan kiri untuk mundur satu langkah, agar calon penegak ini barhadapan sendiri di depan Dewan Kehormatan dan seluruh anggota ambalan untuk dilakukan pelantikan.
( Dilanjutkan dengan tanya jawab pelantikan antara Kakak Pembina dan Calon Penegak )
Catatan : Bahwa dialog diatas adalah sebagai salah satu contoh saja. Para pembina dapat mengembangkan kreatifitas bentuk dialog yang bisa lebih menyentuh nurani bagi calon Penegak/ Pandega, dengan tetap menggunakan perantara kanan/ kiri dan penilaian dari segi kejiwaan/ kepribadian maupun kecakapan si calon Penegak.